Berita Kemenangan

Time vs Soeharto

Di tengah riuh rendah berita politik yang selama beberapa bulan terakhir menguasai hampir semua isi media di negeri ini,  muncul sebuah berita menyangkut kehidupan pers, juga tentang kebebasan pers. Berita itu adalah tentang Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) atas perkara majalah Time melawan keluarga almarhum Soeharto, bekas Presiden Indonesia itu. Dengan demikian berarti, MA membatalkan putusan kasasi MA yang mengharuskan majalah Time membayar kerugian imateriil sebesar Rp 1 triliun. Berita itu dimuat di suratkabar Media Indonesia, Solopos dan juga Kompas, semuanya edisi Jumat 17 April 2009.

Inilah perkara pers yang tercatat cukup lama masuk dalam persidangan. Perkara ini menyangkut gugatan Soeharto atas pemberitaan majalah Time berjudul Suharto Incorporated yang dimuat di majalah Time edisi 24 Mei 1999 sebagai cover story (laporan utama). Laporan tentang bekas presiden kedua Indonesia – meninggal 27 Januari 2008 – itu terangkum dalam artikel sepanjang 14 halaman, dimuat mulai halaman 13 hingga 26, mengungkap investigasi majalah Time atas harta kekayaan dan dugaan korupsi yang dilakukan Soeharto dan keluarganya, ketika Soeharto berkuasa selama lebih dari 30 tahun di Indonesia.

Pihak Soeharto kemudian mengajukan Time ke pengadilan karena merasa harga dirinya tercemar atas pemberitaan itu. Sekadar mengingatkan pada fisik majalah tersebut: sampul majalah abergambar wajah Soeharto sedang tersenyum, dan di bawah gambar tertulis Spesial Report, Suharto Inc. How Indonesia’a longtime boss built a family fortune.

Di salah satu halaman, Time memberi judul The Family Firm, dilengkapi ilustrasi Soeharto yang berpeci dan berjas hitam sedang memeluk rupa-rupa barang, ada karung beras, piring porselen bergambar perempuan Jawa dan rumah mewah bergaya Eropa.

Sesuai dengan tulisannya, majalah Time bahkan menggolongkan Soeharto sebagai diktator korup di Asia. Selama 32 tahun berkuasa, kekayaan Keluarga Cendana ditaksir sekitar US$ 15 miliar atu sekitar Rp 141,7 triliun. Padahal, gaji Soeharto sebagai presiden kala itu, hanya Rp 15 juta sebulan (Tempo 23/9/2007).

Keluarga Soeharto pun kemudian menggugat Time. Semula Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan Soeharto itu, memakai pendekatan bukti. Artinya MA membu-tuhkan bukti dari Time atas laporannya itu. Dalam amar putusannya, majelis kasasi MA mengatakan, Time telah melampauai batas eatutan, ketelitian dan sikap hati-hati dalam menulis berita tentang Soeharto. Yang disebut tiak hati-hati dan patut itu adlah ilustrasi dan berita yang menyebut Soeharto mentransfer uang US$ 9 miliar (sekitar Rp 108 triliun saat itu) dari bank di Swiss ke sebuah bank di Austria pada Juli 1998 (Tempo 23/9/07-halaman 29).

Perjalanan perkara itu di meja pengadilan memang panjang dan penuh dinamika. Mengutip Media Indonesia (17/4), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 Juni 2000 menolah gugatan yang dijukan Soeharto. Putusan senada juga dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 16 Maret 2001.

Namun, tidak demikian dengan Mahkamah Agung. Pada 31 Agustus 2007, majelis kasasi A justru mengabulkan kasasi keluarga almarhum Soeharto Majalah Time dihariskan membayar kerugian sebesar Rp 1 triliun  secara tanggung renteng. Pihak tergugat juga iperintahkan untuk meminta maaf dalam iklan yang dimat di beberapa meia cetak selama tiga penerbitan berturut-turut. Atas putusan itu, Time kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) dan kemarin, PK itu dikabulkan oleh MA. Konsekuensi putusan majelis hakim MA yang dipimpin Harifin A Tumpa dengan anggota Nyak Pa dan Hatta Ali itu, adalah, tentu saja, keluarga Cendana batal menerima bayaran Rp 1 triliun seperti yang mereka tuntut itu. Menurut Hatta Ali, salah satu anggota majelis hakim MA yang memutus perkara ini, Hatta Ali, tindakan majalah Time bukan sebuah perbuatan melawan hukum, tidak melanggar kode etik pers dan sudah diberi hak jawab di Time.

Demikianlah, persoalan pemberitaan pers yang melibatkan majalah dengan reputasi internasional itu, melawan orang nomor satu di Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun, kini telah sampai pada titik akhir, garis finish, melalui putusan MA tersebut.

Berita ini tentu menggembirakan tidak saja bagi Time, tapi juga bagi kalangan pers pada umumnya. Putusan itu tentu saja juga sepadan dengan jerih payah Time dalam melakukan investigasi hingga memerlukan waktu empat bulan untuk menggaral laporan utama itu. Lebih dari sepuluh wartawan baik dari Indonesia maupun di sejumlah biro di luar Indonesia dikerahkan untuk mencari,mengumpulkan dan menulis laporan itu.

Sulit disangkal bahwa Time telah mengembangkan praktek jurnalistik dengan baik. Bukankah tujuan kegiatan jurnalisme investigasi adaah memberi tahu kepada masyarakat adanya pihak-pihak yang telah berbohng dan menutup-nutupi kebenaran?

Sekarang situasi politik, ekonomi dan sosial di negeri ini sudah berbeda dibanding dengan ketika Time memunculkan laporan utamanya itu. Namun,  bukan berarti tugas dan semangat pers di Indonesia untuk terus menggali fakta publik yang sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu, dengan sendirinya juga lantas padam.. Dinamika politik mutakhir, setelah pelaksanaan pemilu legislatif dan akan disusul dengan pemilihan presiden, misalnya, tentu mengandung banyak muatan fakta yang perlu dibongkar, diinvestigasi. Majalah Time telah memberi bukti dan contoh kepada publik bahwa investigasinya telah memenuhi kaidah jurnalistik, sebagai bagian dari fungsi pengawasan sosial pers untuk mengungkapkan kebenaran kepada masyarakat.

(Agoes Widhartono)