•  

    November 2009
    S S R K J S M
    « Okt    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Arsip

  • Link-1

    Documents

    Profil Facebook Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan

  • Sampai dengan akhir September 2009, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Aceh mencatat, jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di wilayah itu mencapai 40 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2008 yang diperkirakan hanya 30 orang. Demikian dikatakan Sekretaris KPA Provinsi Aceh Ormaian Nja' Oemar dalam sebuah seminar mengenai penanggulangan epidemi HIV di Aceh, Senin (9/11), di Banda Aceh. Data KPA Provinsi Aceh menyebutkan, sejak tahun 1999 hingga 2005, jumlah ODHA di Aceh konstan, yaitu satu orang.
    (Kompas.com, 9/11/09: 12.21 WIB)

    Semakin sering anak balita (di bawah usia lima tahun) menonton televisi, akan mem-buatnya makin agresif. Hal itu terungkap dalam sebuah penelitian di Amerika Serikat, diketuai Jennifer Manganello dari State University of New York. “Orangtua harus membatasi waktu anak menonton televisi, serta memilih tayangan yang layak,” ujar Jennifer. Penelitian dilakukan terhadap 3.128 perempuan dari 20 negara bagian AS yang memiliki balita, pada 1998 hingga 2000.
    (Media Indonesia, 4/11/09 hal:1)

    Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan HIV/AIDS Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga kini masih terkating-katung. Padahal, jumlah pengidap HIV positif makin meningkat. “HIV/AIDS bukan semata-mata masalah kesehatan, tapi juga sosial. Harus ada peraturannya,” ujar Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan DIY, Achmad Achadi. Masalah lain, penanggulangan kasus ini tak didukung pendanaan memadai. Dalam setahun pemerintah provinsi hanya anggarkan Rp 400 juta.
    (Koran Tempo, 27-10-2009 hal: B2)

    Terdakwa kasus pembunuhan wartawan Radar Bali, Gde Prabangsa, Nyoman Susrama,meminta dibebaskan dari semua tuduhan. Dalam eksepsinya di Pengadilan Negeri Denpasar kemarin, ia menganggap dakwaan jaksa kabur dan tidak jelas. Tanggapan dibacakan tim pengacara Susrama. “Kami minta nama baik terdakwa direhabilitasi. Kami mengajak untuk menemukan siapa pelaku pembunuhan Prabangsa,” kata Nyoman Wisnu, ketua tim pengacara Susrama. Wartawan Gde Prabangsa ditemukan tewas 16 Februari lalu di perairan Selat Badung, Karangasem, Bali.
    (Koran Tempo, 20/10/09-hal A8)

    Masih ingat bencana jebolnya tanggul Situ Gintung, Tangerang, yang menewaskan 101 warga, dan membuat 368 jiwa mengungsi, 321 bangunan rusak, 7 bulan silam (27 Maret 2009)? Sampai kini, ternyata masih ada korban yang belum mendapat bantuan untuk penggantian rumah rusak Rp 30 juta seperti dijanjikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ada juga warga yang sampai kini belum mendapat uang kerohiman bagi keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia (Rp 2,5 juta/orang).
    (Media Indonesia, 19/10/09 hal 3)

    Tersangka pembunuh wartawan Radar Bali AA Narendra Prabangsa, Nyoman Susrama, mengancam menghabisi wartawan jika kelak dia bebas karena dakwaan terhadapnya tidak terbukti. Ancaman itu dia kemukakan kepada wartawan yang meliput sidang di Pengadilan Negeri Denpasar Kamis (8/10). “Pokoknya kalau saya bebas, kalian akan saya habisi,” ujar Susrama. Ia didakwa membunuh AA Prabangsa Januari lalu bersama delapan terdakwa lainnya. Mayat korban ditemukan di perairan Selat Badung, Kabupaten Karangasem.
    (Republika, 9/10/09-hal 2)

    Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga masih tinggi di Indonesia. Tahun ini jumlah kasus yang tercatat melebihi angka 20 ribu. “Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi fokus kerja kami untuk menurunkannya,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta di Garut, Jabart, Senin (2/9). Kata Meutia, salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kemiskinan. Kaum perempuan kadang menjadi sasaran kekerasan di tengah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
    (Koran Tempo: 29/9/09 hal A7)

    Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar diketuai Parlas Nababan SH MH membebaskan wartawan lepas Jupriadi Asmaradhana dari dakwaan memfitnah mantan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Irjen Sisno Adiwinoto, Senin (14/9). Jupriadi didakwa melakukan fitnah dan penghinaan terhadap Irjen Sisno Adiwinoto. Kasus itu terkait kritik Jupriadi kepada Irjen Sisno, yang saat itu menganjurkan pejabat publik melaporkan sengketa pemberitaan kepada polisi.
    (Kompas.com, 14/9/09-13.59 WIB)

    Sejumlah wartawan di Gorontalo yang tergabung dalam Komunitas Pekerja Media Go-rontalo, melaporkan Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Gorontalo, Ko-misaris Polisi Agung Anggoro, ke Kepolisian Daerah Gorontalo, kemarin. Agung dila-porkan karena mengancam Farid Utina, wartawan televisi lokal Mimoza Channel. Farid diancam akan dibunuh oleh Agung ketika sedang meliput pembongkaran polisi tidur oleh Di-nas Pekerjaam Umum di kawasan perumahan Awara Karya, Kota Tengah, Gorontalo, 26 Agustus lalu.
    (Koran Tempo, 3/9/09 hal A8)

    Pemerintah memastikan korporasi atau media massa yang membeberkan rahasia negara tak dibredel. “Sanksi tidak akan sampai penutupan” ujar staf ahli Menteri Pertahanan, Agus Brotosusilo di Jakarta, Senin (24/8). Dalam draf awal Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara (RUU RN), pemerintah dalam pasal 49 ayat 2 mengusulkan agar instansi atau media massa yang membuka rahasia negara bisa dicabut hak izinnya. Sanksi lain bisa dikenai status di bawah pengawasan atau dinyatakan sebagai korporasi terlarang.
    (Koran Tempo: 25/8/09 hal A4)

    Selama satu tahun terakhir, jumlah pasien yang mendapat terapi antiretroviral untuk pengudap HIV/AIDS di Klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT) Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, Bali, meningkat dari 538 orang menjadi 640 orang. Hal menandakan kesadaran masyarakat untuk berobat pun meningkat. Menurut Ni Nyoman Sutarno, care support and treatment (CST) Klinik VCT Sanglah, adalah pertanda baik bahwa kini masyarakat secara sadar memeriksakan dirinya dan membuka diri untuk terapi.
    (Kompas, 19/8/08 hal: 12)

    Seratusan lebih warga korban bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam 26 Desember 2004 menuntut kejelasan penyelesaian bantuan rumah yang selama ini terbengkalai dan belum dapat digunakan hingga menjadi hak korban. “Banyak kasus yang tumpang tindih belum ada penyelesaian sehingga banyak di antara korban tsunami belum mendapatkan rumah bantuan tersebut,” kata Ketua Kampung Peduli Pengungsi Aceh, Syaifuddin, di Banda Aceh, Kamis (13/8).
    (Republika, 14/8/08 hal 5)

    Sekitar 1,7 juta perempuan di Asia tercatat positif terinfeksi HIV. Dari jumlah tersebut, 90 persen di antaranya tertular dari suami atau pasangan seksual mereka. Hal ini terjadi karena perempuan tidak memiliki daya tawar dalam relasi seksual dengan pasangannya akibat kuatny akultur patriarkhi di negara-negara Asia. Fakta itu dikemukakan Direktur Regional Badan Dunia Penanggulangan AIDS untuk Asia Pasifik, Prasada Rao, pada Konferensi Internasional AIDS Asia Pasifik di Bali, Selasa (11/8).
    (Kompas, 12/8/09, hal.13)

    Kaum perempuan dan gadis remaja korban perdagangan seks di Asia Tenggara berisiko tinggi menderita penyakit infeksi menular seksual, termasuk HIV. Mayoritas mereka berusia dibawah 17 tahun dan kurang terjangkau program pencegahan HIV. Demikian hasil riset independen regional Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Harvard dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Thailand, Kamboja, dan Indonesia, yang diluncurkan Rabu (12/8) dalam Kongres Internasional AIDS Asia Pacifik (ICAAP) ke 9 di Nusa Dua Bali.
    (Kompas, 13/8/09 hal: 12) )

    Koordinator Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar, Jupriadi Asmaradhana atau Upi (35) menerima penghargaan Udin Award. Upi dinilai layak menerima penghargaan itu karena aktivitasnya membela kebebasan pers di Makassar dengan risiko mengalami kekerasan dan jeratan pasal-pasal pencemaran nama baik. Penghargaan tahunan bagu jurnalis itu diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia untuk menghormati Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, wartawan Harian Bernas Yogyakarta, yang tewas akibat dibunuh pada Agustus 1996.
    (Kompas, 7/8/09 hal 2)

    Jam belajar atau jam sekolah anak-anak saat ini hanya separo dari jam mereka menonton tayangan televisi. Para orangtua harus berani mengurangi jam nonton televisi dan dialihkan untuk acara keluarga. Menurut Salman Faridi, Koordinator aksi Hari Tanpa Televisi di Yogyakarta, Minggu, (26/7), saat ini jam belajar anak-anak hanya sekitar 750 jam dalam setahun, separo dari waktu mereka menonton televisi yang mencapai 1.500 jam dalam satu tahun. Aksi Hari Tanpa Televisi itu, digelar di simpang empat depan Kantor Pos Besar Yogyakarta.
    (Republika, 27/7/09 hal 15)

    Para ilmuwan telah menemukan rantai yang hilang dalam evolusi virus penyebab AIDS. Rantai itu adalah virus yang membunuh simpanse di alam bebas menurut hasil studi yang dipublikasikan jurnal Nature Kamis (23/7). Simpanse adalah primata pertama, selain manusia, yang sakit dalam jumlah signifikan karena virus terkait HIV. Penemuan penyakit yang mematikan simpanse ini bisa membantu pengembangan terapi lebih baik atau vaksin bagi manusia. Virus penyebab AIDS versi kera disebut simian immunodeficiency virus (SIV).
    (Kompas, 24/7/09 hal 13)

    Berapa banyak jurnalis di Indonesia yang membaca kode etik jurnalistik? Dari penelitian yang dilakukan AJI (Aliansi Jurnalis Independen), ternyata hanya sekitar 17 persen. Dan lebih sedikit lagi yang membaca hukum pers. Hal itu terungkap pada lokakarya di Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS), Jakarta, Selasa (21/7/09). Mengutip hasil penelitian AJI, salah seorang pembicara, Budiman Tanurejo, mengatakan, persoalan real adalah minimnya wartawan membaca kode etik jurnalistik dan hukum pers.
    (Kompas, 22/7/09 hal 12)

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Munarman dan memenangkan Koran Tempo. “Para tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Ketua Majelis Hakim, Syahrial Siddik, Rabu (15/7). Gugatan yang ditolak itu terkait pe-muatan foto berjudul ‘Panglima Komando Laskar Islam Munarman mencekik salah satu anggota Aliansi Kebangsaan di kawasan Monas’ yang dimuat di koran tersebut 3 Juni 2008. Namun, pada 4 Juni 2008, Koran Tempo menayangkan foto konferensi pers Munarman bersama pemuda yang dicekiknya tersebut.
    (Republika,16/7/09-hal 2)

    Sampai sekarang belum ada wacana pengadaan kondom perempuan. Badan Koordinasi Keluarga Berencana tidak memprioritaskan pengadaan kondom perempuan. Pengadaan kondom itu pertama kali awal tahun 2008 hanya didistribusikan ke tujuh provinsi, atas permintaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS. Tujuh provinsi itu DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Papua dan Irian Jaya Barat. Demikian dijelaskan oleh pelaksana harian Kepala BKKBN DIY, Retno Munfaati.
    (Kompas, 14/7/09 hal F)

    Warga Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Minggu (12/7), membongkar pipa air yang dibangun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias pascatsunami 26 Desember 2004 di desa itu. Pipa dibongkar karena tidak bisa mengalirkan air PDAM ke rumah-rumah penduduk. Menurut warga, tak berfungsinya pipa karena pemasangan pada masa rehab-rekon dilakukan asal-asalan.
    (Serambinews.com, 13/7/09)

    Penyebaran HIV/AIDS di Papua merata hampir di semua kabupaten/kota. Kabupaten Mimika merupakan daerah dengan jumlah pengidap tertinggi yakni sebanyak 1.793 kasus. Untuk mendukung program save Papua pemerintah pusat melalui Departemen Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 700 milyar.
    (Suara Merdeka, 9/7/09, hal. 13)

    Palang Merah Indonesia (PMI) kota Yogyakarta menemukan 1.400 cc darah yang terinfeksi HIV dari pendonor pada periode Januari –Juni 2009. Darah yang terinfeksi itu ada di empat kantong pendonor dan sudah dimusnahkan. Pada tahun sebelumnya jumlah darah yang terinfeksi HIV mencapai 2.800 cc yang ditempatkan di delapan kantong darah.
    (Koran Tempo, 7/7/09, hal B1)

    Indonesia mendapat bantuan dari Global Fund ronde 8 untuk penanganan HIV/AIDS sebesar Rp 419 miliar. Dana bantuan itu akan diserahkan kepada 12 provinsi yang tingkat penularan HIV/AIDS-nya tergolong tinggi. Menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional, Nafsiah Mboi, Selasa (30/6) di Jatinangor, bantuan diberikan untuk dua tahun, Juli 2009-Juli 2011. Besarannya tergantung kebutuhan daerah dalam upaya mencegah dan menangani pengidap HIV/AIDS.
    (Kompas, 1 Juli 2009 hal 13)

    Seorang ibu beranak tiga, Retmiyanti (27), tewas akibat luka parah setelah dianiaya suaminya, Marsan (35) Senin (29/6) pukul 14.00 WIB. Ia meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Cengkareng, Jakarta Barat. Retmiyanto tewas setelah sehari sebelumnya, hari Minggu siang, dipukuli Marsan di rumah Mus (25), istri tua Marsan, di Jalan Flamboyan RT 12 RW 08 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat.
    (Kompas, 30 Juni 2009 hal 27)

    Debat capres/cawapres yang disiarkan stasiun televisi menjadi sekadar tontonan. Esensi debat malah hilang. Acara debat tersebut, yang berdasarkan UU Pemilu Presiden dibiayai negara, justru dijadikan kesempatan oleh stasiun televisi swasta untuk menggaet iklan sebanyak-banyaknya, menjurus pada komersialisasi acara.
    (KOMPAS, Kamis 25 Juni 2009, hal. 4)

    Program bincang-bincang (talk show) dan program berita reguler stasiun televisi dianggap paling berkualitas. Ironisnya, rating kedua program tersebut kalah oleh tayangan hiburan seperti film, sinetron, lawak, dan komedi. “Padahal, kualitas tayangan hiburan sangat buruk,” kata Agus Sudibyo, Deputi Direktur Yayasan SET di Jakarta, kemarin.
    (KORAN TEMPO, Rabu 24 Juni 2009, hal. A8)

    Wartawan koran mingguan Cakrawala, Ujang Suherman (40), dikeroyok dan dipukuli tiga lelaku di Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (11/6). Pemukulan dipicu Ujang yang melakukan pemotretan di lokasi penambangan batu sungai di Sungai Cimaja, Cisolok, untuk kelengkapan bahan pemberitaan. Kasus ini ditangani Polsek Cisolok.
    (Pikiran Rakyat online, 21 Juni 2009)

    Jumlah pengidap HIV/AIDS di Kota Bandung berada pada posisi teratas di antara kota-kota lain di Jawa Barat. Menurut Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Bandung. Fetty Sugiharti, hingga April 2009, sebanyak 1.744 orang terkena HIV/AIDS, dengan rincian 885 mengidap HIV dan 859 penderita AIDS. Sebagian besar, 62 persen berumur 20-25 tahun.
    (Koran Tempo, 18 Juni 2009 hal A9)

    Masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah di DIY yang menjadi korban gempa 27 Mei 2006 mendesak pemerintah pusat segera turun tangan menyelesaikan kasus kredit macet pascagempa. Sesudah tiga tahun gempa masih banyak pelaku usaha kelas menengah yang tidak bisa melunasi kredit sehingga usaha tak kunjung pulih.
    (Kompas, 16/6/09 hal B)

    Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengancam kekebasan pers. Dalam undang-undang itu pers bisa langsung dipenjara apabila ada pihak yang tidak suka dengan isi pemberitaan di media online. Hukum penjara diterapkan tanpa proses pengadilan. Hal ini diingatkan Wakil Ketua Dewan Pers Sabam L Batubara, Sabtu (13/6) di Padang.
    (Kompas, 15/6/09, hal 2)

    Di Desa Sukomarto, Kecamatan Jumo, Temanggung, Jawa Tengah pembagian gratis susuk pada ibu rumahtangga keluarga miskin, guna mengendalikan angka kelahiran. Bupati Temanggung, Hasyim Afandi di sela-sela menyaksikan pemasangan implant mengungkapkan sambutan positif dengan program layanan gratis implant ini. Sedangkan Kepala Puskesmas Jumo, dr Robert mengatakan layanan gratis implant ini sebagai upaya membantu mereka dalam ber-KB karena terkendala biaya.
    (Kedaulatan Rakyat, 12/6/09, hal 12)

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan HIV/AIDS pada sidang paripurna Rabu (10/6) di Bekasi. Sidang dihadiri 28 dari 45 anggota Dewan. Menurut Wakil Walikota Bekasi Rahmat Effendi, kehadiran perda tersebut merupakan bukti nyata komitmen dan keseriusan Pemkot Bekasi menyikapi peningkatan kasus HIV/AIDS di Kota Bekasi. Jumlah kumu-latif kasus HIV/AIDS di Kota Bekasi hingga kini mencapai 1.060 kasus.
    (Kompas 11/6/09 hal: 26)

    Hujan deras yang mengguyur Kota Semarang kemarin sore (9/6) mengakibatkan ratusan rumah terendam air dengan ketinggian setengah hingga 1 meter. Banjir itu disebabkan meluapnya air di Kanal Banjir Timur yang merendam beberapa kelurahan di kecamatan Gayamsari. Daerah aliran sungai (DAS) itu memang mengalami sedimentasi cukup serius, sehingga oleh Pemerintah Semarang, pengerukan DAS buatan Belanda itu menjadi prioritas dalam penanggulangan banjir dan rob.
    (Koran Tempo, 10.6/09, hal B4)

    Satu keluarga di kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak balitanya terinfeksi HIV. Temuan ini sekaligus menambah deretan angka kasus kabupaten tersebut yang sejak tahun 2003-2009 telah terjadi 72 kasus HIV/AIDS dan 15 diantaranya meninggal. Mereka yang tertular HIV berlatarbelakang beragam, mulai dari PNS (Pegawai Negeri Sipil), ibu rumahtangga, pelajar, pedagang, PSK (Pekerja Seks) dan buruh.
    (K R, 4/6/09)

    Berdasarkan studi yang dilakukan Dimitri Christakis,seorang professor pediatrik di Universitas Washington Amerika Serikat, disimpulkan bahwa televisi dapat mengganggu perkembangan otak dan bahasa anak berusia di bawah lima tahun (balita). Suara televisi, kata Christakis, “jelas mengurangi kata-kata yang diucapkan anak dan pengasuh mereka di rumah. Ini berpotensi membahayakan perkembangan bayi.’
    (M I, 3/6/09 hal I)

    Tujuh media nasional ajukan hak uji materi larangan penyiaran berita saat masa tenang kampanye dalam UU Pemilihan Presiden, ke Mahkamah Konstitusi. Mereka adalah Tempo, Koran Tempo, The Jakarta Post, Jurnal Nasional, Kantor Berita Radio 68 H, situs Vivanews.com, dan Radio Voice of Human Rights. Ketentuan larangan pemberitaan di masa tenang merupakan bentuk ancaman kebebasan pers, kata Hendrayana dari LBH Pers selaku kuasa hukum pemohon.
    (Koran Tempo 29/5/09 hal A6)

    Calon anggota DPR perempuan terpilih 101 orang dari 560 calon anggota DPR atau 18.03 persen, meningkat dibanding periode 2004, 63 orang atau 11,45 persen. Meski bertambah, jumlah anggota DPR yang sedikit dapat membuat perempuan kembali tersubordinasi oleh kepentingan politik anggota DPR laki-laki. Demikian dituturkan Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Masruchah dan Direktur Pusat Kajian Politik UI Sri Budi Eko Wardani.
    (Kompas 28/5/09 hal 3)

    Kepolisian Daerah Bali menetapkan tujuh tersangka pembunuh wartawan Radar Bali Anak Agung Gede Narendra Prabangsa. Korban ditemukan tewas 16 Februari 2009 lalu. Menurut Kapolda Bali Irjen T. Ashikin Husein, salah satu dari tersangka itu, I Nyoman Susrama, adalah adik Bupati Bangli I Nengah Arnawa. Motif pembunuhan, kata Ashikin, diduga sakit hati tersangka atas pemberitaan media Radar Bali, tentang penyimpangan proyek Dinas Pendidikan di Bangli.
    (Koran Tempo 26/5/09 hal: A8)

    Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru pulang ke tanah air rentan tertular HIV/AIDS. Saat ini sudah ditemukan tiga eks TKI asal Banten yang positif terjangkit HIV, tetapi pemerintah daerah belum memiliki rencana kerja penanggulangan dan penanganan HIV/AIDS. Ketiga TKI itu terjangkit saat mereka bekerja di Timur Tengah dan Malaysia. Hal tersebut terungkap dalam diskusi Malam Renungan AIDS Nasional tingkat provinsi Banten, di Serang Banten, Sabtu 23 Mei 2009.
    (Kompas, 25/5 hal: 26)

    Sebagian pengidap HIV/AIDS yang berobat di RSUD Haulussy, Ambon, cemas kualitas kesehatannya menurun karena antiretroviral (ARV) kosong. Mereka khawatir pengobatan yang tak rutin menyebabkan virus kebal terhadap ARV lini pertama duviral dan neviral. Kekosongan ARV karena permintaan terlambat dikirim.
    (KOMPAS, 22 Mei 2009, hal. 12)

    Lebih dari 2,2 juta penduduk dunia tewas sia-sia akibat bencana alam yang terjadi dalam tiga dasawarsa terakhir. Sedangkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana alam, juga dalam periode sama, mencapai 1.500 triliun dolar AS. Kerugian ekonomi paling banyak dialami oleh negara berkembang. Demikian hal itu tertuang dalam 2009 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction yang diluncurkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Sanur, Bali, Senin (18/5).
    (KOMPAS 19/5/09 hal:10)

    Anggaran penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Magelang sangat kecil, bahkan untuk 2009 tidak tersedia. “Terakhir, tahun 2008. Itu saja hanya Rp.3,5 juta, yang digunakan untuk pendataan dan sosialisasi,” ungkap Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyelamatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Bambang Sugiyanto, Kamis (14/5). Sementara, di wilayah ini tercatat ada empat warga yang terdeteksi terinveksi HIV.
    (K R, 15/5/09 hal 12)

    Gugatan warga korban banjir yang bermukim di tepi Bengawan Solo, Jateng, terhadap Walikota Solo dan Sekretaris Menko Kesra, hingga kini belum ditindaklanjuti Pengadilan Negeri Solo. Padahal, menurut warga, Selasa (12/5), surat memori gugatan sudah dilayangkan ke PN Solo April lalu. Mereka menilai kinerja pengadilan lamban. Gugatan terkait belum kunjung dicairkannya dana bantuan hibah senilai Rp 15 milyar untuk korban banjir 2007.
    (Republika, 14/5/09 hal 16)

    Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menegur pengelola televisi karena sejumlah program yang ditayangkan menampilkan adegan kekerasan. Selain itu KPI juga kembali menilai program Bukan Empat Mata yang ditayangkan Trans 7 melanggar norma kesopanan dan kesusilaan karena banyak menampilkan dialog dan celetukan yang menjurus pada seks.
    (Koran Tempo, 7/5/09, hal. A6)

    Di Indonesia bangunan yang tahan gempa hanya 10 persen, tapi tidak termasuk rumah tradisional yang memang sudah tahan gempa. Begitulah kata Prof. Sarwidi, penasihat JICA (Japan International Corporation Agency) di Yogyakarta, kemarin (5/5/09). Oleh karenanya mandor bangunan merupakan ujung tombak bagi pembuatan bangunan tahan gempa. Dari 55 ribu mandor di seluruh Indonesia, baru 400-an mandor yang memiliki keahlian membangun rumah tahan gempa.
    (Koran Tempo, 6/5/09, hal B1)

    Puluhan waria dan anak jalanan, pengamen serta pekerja seksual yang tergabung dalam Suara Komunitas untuk Keberagaman (Sukma) mengadukan permasalahan mereka ke DPRD Tingkat I DIY Senin (4/5). Mereka menuntut agar aparat negara terutama Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) tidak bertindak sewenang-wenang melakukan kekerasan dan pelecehan. Di gedung dewan itu, mereka diterima oleh Ketua Komisi I DPRD I DIY, Nasrullah Krisnam..
    (Republika, 5/5/09 halaman 15)

    Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya terhadap anak di Kabupaten Temanggung, hingga April ini sudah mencapai 13 kasus. Menurut Supangat, Ketua II Women and Children Crisis Centre (WCC), Temanggung, jenis kekerasan yang menimpa mereka sebagian besar terjadi secara seksual dan psikologis. Para pelaku kekerasan umumnya orang yang sudah dikenal baik, bahkan tidak jarang keluarga mereka sendiri.
    (S M, 4/5/09 hal: C)


  • Blogroll



  • JAKARTA

    Cuaca : Hujan Ringan
    Suhu : 24 - 34 °C

    BANDUNG

    Cuaca : Hujan Ringan
    Suhu : 20 - 30 °C

    SEMARANG

    Cuaca : Hujan Ringan
    Suhu : 27 - 35 °C

    YOGYAKARTA

    Cuaca : Hujan Sedang
    Suhu : 24 - 36°C

    SURABAYA

    Cuaca : Cerah Berawan
    Suhu : 26 - 35°C

PROFIL

lukisan-lp3y

Kampus LP3Y

Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogya (LP3Y) dibentuk tahun 1977. dan awal tahun 80-an merupakan titik tolak dalam membangun jati dirinya. Dalam rentang waktu yang panjang, berbagai program telah dijalankan oleh LP3Y dengan ciri yang spesifik, yaitu melalui penelitian, pendidikan dan penerbitan dengan berfokus pada media massa dalam konteks kultural.

Penelitian dijalankan dalam dua sisi, pertama sebagai dasar untuk melakukan pelatihan profesi pada media massa. Pelatihan ini bersifat internal, yaitu dilangsungkan di kampus LP3Y, dan eksternal sebagai latihan in-house bagi personel organisasi media. Kedua, hasil penelitian dimaksudkan sebagai pengembangan wacana menyangkut jurnalisme dan masalah kultural dalam kerja media massa. Wacana semacam ini ada yang berfokus pada masalah media, dan lainnya menyangkut isu publik seperti AIDS, gender, kesehatan reproduksi yang diwujudkan sebagai karya jurnalisme.

Sementara kegiatan pendidikan (pelatihan) dapat dirangkum dalam 3 (tiga) tipe, yaitu jurnalisme untuk jurnalis, jurnalisme untuk non jurnalis, serta isu publik yang relevan dalam profesi jurnalisme. Sedangkan kegiatan penerbitan selain menerbitkan buku baik berupa hasil penelitian maupun gagasan mengenai jurnalisme dan media massa.

Keberadaan LP3Y dapat dilihat sebagai proses panjang dalam menghadirkan jurnalisme dan profesi media dalam konteks kultural di Indonesia. Proses ini hanya dipahami dengan menempatkannya dalam konteks kebebasan pers (freedom of the press) dan kebebasan ekspresi freedom of the expression/speech) yang berada dalam tekanan struktural yang datang dari kekuasaan. Karenanya pada awal kehadirannya LP3 berupaya untuk menyelenggarakan pelatihan jurnalisme yang khas, sebagai penyeimbang dan jurnalistik pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru. Untuk itu selayaknya dicatat kontribusi yang sangat berarti dari pimpinan dan pengelola sejumlah media pers yang saat itu memberi dukungan pada LP3Y. Selain mengirim personelnya ke berbagai latihan yang diselengarakan oleh Departemen Penerangan RI, secara diam-diam juga menyediakan dana dan mengirim jurnalisnya untuk pelatihan jurnalisme di LP3Y.

Apa dan bagaimana jurnalisme yang dikembangkan LP3Y? Untuk itu baiklah surut ke belakang. Saat jurnalistik pembangunan dikembangkan di Indonesia, setiap kursus atau latihan untuk jurnalis, melekat pada departemen pemerintah, sehingga peliputan berada dalam kerangka konseptual dan teknis setiap departemen. Karenanya jurnalis Indonesia terbiasa menempatkan pejabat birokrasi sebagai sumber realitas, dan bahkan setiap realitas harus dikonfirmasi pada pejabat birokrasi. Alam pikiran ini menjadikan realitas dikalahkan oleh pernyataan otoritatif dari birokrasi negara. Situasi ini lebih ekstrim lagi jika menyangkut otoritas militer Orde Baru. Sisa-sisa orientasi jurnalisme semacam ini dapat dilihat pada pemberitaan yang bertumpu pada keterangan aktor publik (talking news) kurangnya kemauan jurnalis untuk mengeksplorasi dan menginvestigasi realitas empiris.

Tanpa bersikap konfrontatif dengan pusat kekuasan pengendali media massa di Indonesia, dari pinggiran LP3Y berupaya mengembangkan pelatihan guna mengembalikan jurnalisme kepada realitas. Sepanjang masa-masa awal 80-an sampai keruntuhan rezim Orde Baru, pelatihan ini dijalankan dengan menitik-beratkan pada kemampuan deskripsi atas realitas dan daya kritis nalar untuk mengenali salah nalar dari narasumber otoritatif sebagaimana lazim dari kecenderungan kekuasaan.

Begitulah, untuk waktu yang panjang, LP3Y mencirikan diri dalam pendidikan yang bertumpu pada 2 sisi, yaitu pertama: menyangkut isu krusial atau tema khusus (special issue) yang perlu diperhatikan dalam kerja jurnalisme; dan kedua: jurnalisme khususnya dan keterampilan bermedia (media competency) umumnya. Jurnalisme diberikan pada pelaku profesi media, sedang keterampilan media bagi aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Sejak tahun 1994, LP3Y menyelenggarakan pelatihan intensif mengenai isu krusial seperti AIDS, Gender, dan Kesehatan Reproduksi, diperuntukkan bagi jurnalis media massa (media cetak, radio dan televisi), dengan tujuan pengembangan visi dan sensitivitas atas ketiga bidang tersebut, sebagai landasan peliputan berita (news coverage). Selain ketiga bidang itu, LP3Y juga menjalankan program untuk jurnalis mengenai isu Hak Azasi Manusia dan Politik Demokrasi. Isu krusial ini pada dasarnya mengajak pekerja media menjalankan jurnalisme empati, yaitu orientasi kerja yang memberi perlakuan khusus (affirmative) bagi pihak yang termarjinalisasi (powerless – voiceless) dalam struktur sosial.

Pelatihan jurnalisme khususnya dan keterampilan bermedia selama ini, kiranya telah memberikan jejak dalam profesi media melalui jurnalis yang ‘tampil beda’, dan aktivis LSM yang militan menggunakan media sebagai bagian advokasinya di antero Indonesia. Untuk dunia profesi media, buah dari kerja pinggiran ini dapat dirasakan sekarang, ketika sejumlah alumni latihan jurnalisme telah menduduki posisi strategis untuk menjalankan roda manajemen keredaksian di berbagai media utama di Indonesia.

Tetapi waktu berjalan terus. Setiap era memberikan tantangan yang berlainan dalam profesi media. Jika kebebasan media dilihat sebagai realitas ‘bebas dari’ (freedom from) dan ‘bebas untuk’ (freedom for), maka upaya mengembangkan jurnalisme di Indonesia berkonteks pada kondisi ini. Runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, menandai terciptanya kondisi ‘bebas dari’ kekuasan negara. Tetapi bukan berarti kebebasan sepenuhnya akan terwujud, sebab persoalan penting adalah merespon: bagaimana pelaku media beroperasi dengan ‘freedom for’?

Pengembangan jurnalisme dalam tantangan ‘freedom for’, membawa orientasi baru dalam pelatihan di LP3Y. Untuk itu jurnalisme sebagai proses mengolah fakta menjadi informasi, dapat ditempatkan dalam 2 kelas:

Pertama: dalam level teknikalitas dengan kemampuan menemukan dan menuliskan fakta sesuai format dan struktur teks berita, biasa disebut sebagai proses reportase/liputan berita (news reporting/covering); dan pengelolaan berita di organisasi keredaksian (newsroom management). Kerja jurnalisme semacam ini dapat disebut bersifat pragmatis bagi pihak yang menggunakan media.

Kedua: dalam level analisis dengan kemampuan menulis/membentuk teks sesuai dengan wacana (discourse) yang memiliki makna publik (public meaning), disebut sebagai proses analisis berita (news analysis). Disini kerja jurnalisme bukan sekadar memproses fakta menjadi berita untuk kepentingan pragmatis, tetapi sebagai kerja dalam konteks kultural. Artinya output media adalah karya kultural.

Dalam tantangan baru yang lebih luas, LP3Y perlu berbenah dalam penelitian, pendidikan dan penerbitan yang menjadi ciri khasnya. Seluruh kerangka kerja pada dasarnya bertolak dari dan bertujuan untuk kebebasan media. Kebebasan media (kebebasan pers dan kebebasan ekspresi) dapat dirumuskan secara normatif, sebagaimana dapat dikutip dari buku teks media. Tetapi secara empiris mewujud melalui penyelenggaran profesi media dalam konteks ‘freedom from’ dan ‘freedom for’. Kehadiran media hanya akan dapat terwujud melalui empat pilar:

Pertama: institusi pendidikan yang berfungsi dalam mengembangkan orientasi aliran dan format (school) jurnalisme dan estetika hiburan dalam mendidik/ membentuk pelaku profesi;

Kedua: institusi media yang terdiri atas asosiasi profesi dan organisasi korporasi media dengan majelis/dewan kehormatan atau ombudsman yang masing-masing mengatur agar pelaku profesi bertindak atas dasar standar etik (code of ethic) profesi dan standar perilaku (code of conduct) kerja;

Ketiga: institusi pemantau (media watch); dan

Keempat: publik yang melek media (media literacy) dengan kesadaran dan daya kritis dalam menghadapi media.

Demikianlah keempat pilar merupakan ranah yang perlu dibangun, dalam menegakkan dan memelihara kebebasan media.

Kebebasan media dikembangkan dengan menyiapkan pelaku profesi yang memiliki kualifikasi dalam bidang jurnalisme dan hiburan. Di satu sisi menyadari kedudukan profesionalnya dalam lingkup dan dinamika korporasi tempatnya bekerja. Pada sisi lain, setiap pelaku profesi media diharapkan memiliki kapasitas sesuai urutan penting, pertama: preferensi/sikap (termasuk cita rasa/taste) dalam menghadapi materi dan informasi yang disiapkannya; kedua: kesadaran tentang kepantasan sosial dan keberadaan profesinya; ketiga: pengetahuan sesuai dengan bidang informasi yang dikerjakannya, dan keempat: kemampuan ‘technicallities’ dan analisis dalam wacana kultural untuk mencari dan menyiapkan informasi. Inilah yang harus diurus setiap institusi pendidikan profesi media.

Kemudian, setiap pelaku profesi media terikat dengan kode etik dan kode perilaku, untuk keberadaannya diawasi oleh instansi etik dari asosiasi profesi dan organisasi korporasinya. Dari sini pula dilihat tuntutan atas setiap asosiasi profesi yaitu adanya kode etik dan instansi majelis etik (dewan kehormatan profesi), dan pada tingkat korporasi dituntut adanya standar perilaku pelaku media dan majelis perilaku (ombudsman) sehingga pelaku media tidak hanya dinilai dari aspek manajemen.

Kualitas media jurnalisme dan hiburan tidak dapat terlepas dari pantauan secara kritis atas setiap produk media. Media jurnalisme dilihat dari sisi pengutamaan kepentingan publik (obyektitivtas dan kebenaran) dengan menghindari eksploitasi media untuk kepentingan subyektif (negara atau pasar). Media jurnalisme menyampaikan informasi human interest dengan kerangka penghormatan hak azasi. Kritisisme terhadap media hiburan ditujukan pada ukuran estetika dalam kerangka cita rasa (taste) yang lebih tinggi yang dibedakan dari cita rasa rendah (low taste). Informasi hiburan juga dilihat dari kebajikan dengan moral dari norma kultural dalam kehidupan publik. Seluruh pantauan bertujuan untuk membangun atau memelihara nilai kultural sebagai acuan bersama.

Pemantauan media secara kelembagaan umumnya dikerjakan oleh dua gerakan, pertama: secara umum oleh lembaga akademik (bagian perguruan tinggi atau di luar perguruan tinggi), bertujuan untuk membangun keberadaan media dalam platform masyarakat sipil; kedua: oleh kelompok kepentingan yang bertujuan untuk menjaga agar media tidak merugikan kelompok yang diadvokasi. Pemantauan media juga bertujuan untuk membangun media dalam kaitan dengan nilai kultural masyarakat sipil. Institusi media watch berada dalam konteks ‘freedom of the press’ dengan melihat kedudukan media dalam menghadapi makna publik (public meaning); dan dalam konteks ‘freedom of the expression/speech’ untuk melihat peran media terhadap cita rasa estetis.

Pada sisi lainnya perlu dijalankan pendidikan publik (public education) untuk menumbuhkan melek media yaitu kesadaran dan kritisisme bermedia di lingkungan publik. Publik yang kritis ibarat air yang sehat bagi media yang sehat pula. Ini terwujud melalui kesadaran dan daya kritis dalam menghadapi media dalam kaitan dengan nilai kultural. Untuk itu semua LP3Y akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya dalam keempat pilar di atas, dengan mengharapkan partisipasi Anda.

Untuk mendukung kegiatan/aktifitas kerja, LP3Y dilengkapi fasilitas seperti:

  1. Perpustakaan
  2. Studio Radio
  3. Ruang Multimedia
  4. Ruang Rapat Staff
  5. Ruang Seminar/Workshop
  6. Ruang Komputer
  7. Hotspot
  8. Pendopo
  9. Tempat Parkir

Struktur Organisasi

lp3y1

Jl.Kaliurang km. 13,7, Ngemplak, Sleman,Yogyakarta 88854

Telp: (0274) 896016/896141, Fax : (0274) 896141

Website: http://www.lp3y.org

E-mail: lp3y@idola.net.id


  • Link-2

    Edisi September 2009






  • Bedah Buku
    "Lilin-lilin Melawan Angin"
    Photo Flipbook Slideshow Maker
    <

    Diskusi PILPRES 2009

    Photo Flipbook Slideshow Maker

    Diskusi AIDS Update

    (Menjelang ICAAP IX di Bali)

    Photo Flipbook Slideshow Maker

  • widget

  • free counters

  		•
    Uang
    Jual
    Beli
     USD 9470.00  9371.00 
     SGD 6825.15  6729.15 
     HKD 1222.85  1208.15 
     CHF 9331.05  9206.05 
     GBP 15730.35  15510.35 
     AUD 8780.95  8650.95 
     JPY 105.48  103.42 
     SEK 1385.25  1357.35 
     DKK 1907.65  1865.85 
     CAD 8990.35  8851.35 
     EUR 14088.10  13913.10 
     SAR 2534.20  2490.20